Yunus Wonda: Isolasi Wilayah Tetap Dijalankan
JAYAPURA-Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan bupati/wali kota se-Tanah Papua telah sepakat untuk sementara waktu melakukan isolasi wilayah guna mencegah masuknya Virus Corona atau Covid-19 ke Tanah Papua. Dan salah satu poin dari kebijakan tersebut adalah menutup penerbangan dan pelayaran khusus penumpang selama 14 hari.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, Dr Yunus Wonda menegaskan apapun alasannya, isolasi wilayah tetap dilakukan sebab ini bicara soal kemanusiaan.
“Mendagri boleh bicara tapi yang kami mau sampaikan kondisi saat ini tidak normal, (sehingga) kami harus sedikit bertentangan dengan kebijakan. Maka semua ketentuan harus dikesampingkan kepentingan yang diutamakan adalah kepentingan keselamatan umat di Tanah ini,” tegas Yunus Wonda, Jumat (27/3)
Yunus menuturkan, pasien positif Corona di Indonesia menyentuh angka 800-an penderita. Dan untuk Papua sudah positif tujuh orang, sehingga DPR Papua sangat mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe,SIP,MH.
“Keputusan ini juga disetujui oleh Pangdam, Kapolda, Kejati, Bupati serta Wali Kota yang memutuskan untuk dibatasi selama 14 Hari,” katanya.
“Ini langkah yang sangat positif yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten/kota,” sambungnya.
Menurutnya, kenapa isolasi wilayah harus dilakukan karena kondisi di Papua, terkait persiapan dan kesiapan sangat minim.
“Tidak usah di kabupaten/kota, provinsi saja mengalami kesulitan sudah tentu ketika wabah ini merajalela, orang-orang di Papua benar-benar akan mengalami dampak yang besar. Papua belum siap secara keseluruhan. Peralatan-peralatan pendukung sangat minim dan langkah yang dilakukan gubernur bersama bupati di Papua dan forkopimda merupakan langkah yang bijak,” tuturnya.
Diakuinya, memang langkah-langkah yang diambil akan bertabrakan dengan ketentuan-ketentuan lain yang ada. Namun yang harus digaris bawahi, seluruh kepentingan undang-undang saat ini harus dikesampingkan. Karena kepentingan masyarakat dan nyawa orang di seluruh Indonesia itu yang lebih utama.
“Mendagri boleh saja bicara tapi yang merasakan dampaknya nanti adalah rakyat Papua. Kalau nanti terjadi sesuatu paling Mendagri hanya menyampaikan bela sungkawa,” imbuhnya.
“Ini persoalan kemanusiaan seluruh regulasi aturan harus dikesampingkan. DPR Papua sudah sepakat mengikuti keputusan yang disampaikan oleh gubernur,” tambahnya.(nik)
