JAYAPURA – Kepemimpinan PJ. Bupati Puncak Jaya Periode 2023/2024 tidak sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Puncak Jaya. Masyarakat adat dan tokoh masyarakat Kabupaten Puncak Jaya minta kepada Menteri Dalam Negeri agar PJ. Bupati Puncak Jaya Periode 2023/2024 diganti, hal tersebut disampaikan tokoh pemuda Puncak Jaya Wekis Wonda.
“Alasan PJ. Bupati Puncak Jaya Periode 2023/2024 minta diganti diantaranya, Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Masyarakat, dan Pelaksanaan Pembangunan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Puncak, seperti Pemerintah CPNS 2024 yang belum dilaporkan kepada MENPAN itu termasuk Kabupaten Puncak Jaya dan formasi 2022 yang terdiri dari 700 formasi nama-namanya telah hilang, para PENCAKER saat ini sedang mendesak PJ. Bupati Puncak Jaya untuk mengurus,” katanya, dalam rilisnya yang diterima redaksi Sabtu (03/08).
Diakuinya, ada dugaan dalam penyelenggaraan pemerintah dikendalikan oleh oknum diluar pemerintahan, dalam hal ini Bupati sebelumnya periode 2017-2022 . Sehingga dalam mutasi/penempatan jabatan tidak sesuai mekanisme (Pangkat dan Golongan yaitu: PJ. Asisten 1 Pangkat/GOL. III/C dan PJ. Sekda Pangkat/GOL. IV/B sedang Pejabat yang memenuhi syarat bahkan telah mengikuti seleksi sekda sedang antri dan tidak diajukan.
“Dalam 2 dua tahun penyusunan anggaran APBD dan pelaksanaan anggaran tidak transparan kepada pimpinan dan anggota DPRD yaitu: Belum pernah dilakukan pembahasan APBD antara Eksekutif dan Legislatif, serta buku Perda APBD tidak pernah diserahkan kepada DPRD/ sangat dirahasiakan (tidak lagi dokumen dianggap sebagai publik),” ungkap Wekis.
Juga laporan Realisasi Anggaran setiap semester dan LKPJ pengelolaan anggaran belum pernah disampaikan kepada DPRD.
“Dalam pemilihan Legislatif 2024-2029 terjadi pertikaian/ pertumpahan darah antara masyarakat salah satu sebabnya karena kurang tegasnya PJ. Bupati dan potensi besar akan terjadi pada pilkada karena itu perlu dilakukan pencegahan,” katanya.
Saat pemilihan Legislatif 2024-2029 PJ. Bupati tidak tegas/ dengan melakukan pembiaran kepada Aparatur Sipil Negara masuk kedalam pengurusan parpol dan calon anggota DPRD sehingga menimbulkan pertikaian di Masyarakat.
“ Terjadi penembakan anggota TNI/BIN yang terjadi di Puncak Jaya dan pembakaran masjid, dikarenakan kurangnya pelayanan kepada masyarakat, atas dasar pemikiran PJ. Bupati bukan Orang Asli Papua dan masyarakat sangat sulit untuk bertemu dengan PJ. Bupati karena selalu dijaga ketat oleh 20 orang TNI/Polri baik di kantor maupun rumah dinas, hal ini menggambarkan tidak adanya hubungan yang harmonis dengan masyarakat,” katanya.
Dalam pemilihan Legislatif PJ. Bupati berpihak ke salah satu partai politik, terbukti hanya satu partai yang melakukan kampanye/ pawai keliling di kota Mulia dengan menggunakan kendaraan dinas dan Pawai di kantor Bupati yang dilakukan oleh seluruh ASN.
“Kurang ketegasan serta adanya pembiaran terhadap Para Kepala Kampung dan Kepala Distrik dalam pembagian Dana Kampung/ Desa dan Bantuan baik dalam bentuk uang maupun beras karena sampai saat ini masyarakat tidak merasakan/ menikmati Dana Kampung/ Desa maupun bantuan sosial,” ungkapnya.
Dalam 5 bulan masyarakat baik Pendatang maupun Asli Papua tidak dapat berjualan/ usaha dengan baik karena sering terjadi perampasan disertai ancaman di pusat pasar sentral Ibu Kota Kabupaten Puncak Jaya dan masyarakat merasa ada pembiaran dari pihak pemerintah untuk menciptakan suasana keamanan yang kurang kondusif.
“Sistem keamanan di Kabupaten Puncak Jaya tidak diperhatikan dengan baik oleh PJ. Bupati Kabupaten Puncak Jaya,” tegasnya.
Juga pengelolaan keuangan daerah masih dikendalikan oleh orang diluar pemerintah PJ. Bupati Kabupaten Puncak Jaya hanya sebagai Tameng.**
