SENTANI-Masyarakat Adat Tabi mendukung kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun untuk melanjutkan masa jabatannya hingga berakhir sesuai dengan surat keputusan (SK) Kementerian Dalam Negeri.
Pernyataan itu terlontar dari Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayapura Frits Maurits Felle dan Ondofolo Kampung Babrongko sekaligus Wakil Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Sentani Ramses Wally kepada wartawan di Cafe Kultur Sentani, Jumat (3/5) 2024.
Menurut Frits, demo yang dilakukan oleh sekolah organisasi masyarakat dan sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Papua untuk menurunkan Pj Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun dan Penjabat Sekda Papua Derek Hegemur itu hanya sia-sia atau salah alamat.
“Kalau dilihat dari mekanisme kedua pimpinan itu adalah pejabat negara, dan tidak bisa hari ini masyarakat minta diturunkan langsung dapat copot dari jabatannya oleh presiden atau menteri dalam negeri (Mendagri),” jelasnya.
Apalagi, kata Frits, perpanjangan jabatan Pj Gubernur Papua dan Pj Sekda Papua baru dilakukan hingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) November mendatang ditandai dengan SK yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
“Masyarakat itu bicara bagaimana dukungan pemerintah dalam peningkatkan kesejahteraan serta ASN meminta untuk lebih diperhatikan hak-haknya, jangan meminta mereka (Pj Gubernur Papua dan Pj Sekda Papua) mundur, itu kesalahan besar,” tegasnya.
Frits menegaskan sekelompok organisasi masyarakat yang melakukan aksi demo itu jangan mengatasnamakan masyarakat adat Tabi-Saireri.
“Janganlah mencederai hak-hal kita sebagai masyarakat adat Papua (Tabi-Saireri) dengan gerakan-gerakan yang dapat mengacaukan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Papua. PJ Gubernur Papua dan Pj Sekda Papua adalah pejabat negara yang harus dihormati dan dilindungi,” tegasnya lagi.
Dia menyatakan ketika ada kesalahan yang dilakukan kedua pejabat tersebut supaya dapat dilakukan penyampaikan aspirasinya melalui mekanisme yang beradab sehingga akan jelas titik permasalahannya dimana sehingga ada terjadi demo.
“Kami yakin demo ini ada yang tunggangi atau dalangi sehingga dapat berlangsung beberapa kali di kantor gubenur Papua. Demo itu memerlukan biaya yang besar, dan tidak mungkin terjadi begitu saja,” mirisnya.
Di tempat yang sama Ramses Wally meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia yang hidup di Tabi supaya menghentikan aksi demo untuk menurunkan Pj Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun dan Pj Sekda Papua Derek Hegemur.
“Stop lakukan demo di atas tanah Tabi. Oknum-oknum yang melakukan demo baik itu dari kalangan ASN maupun dari kalangan masyarakat adat Tabi-Saireri melihat ini hanyalah sebuah rekayasa, karena masyarakat adat Tabi yang beradab pasti tidak terlibat dalam demo itu,” urainya.
Bahkan, Ramses menuding bahwa demo yang dilakukan tersebut telah ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu yang tidak ingin Papua ini damai.
“Kami pikir Pj Gubernur Papua dan Pj Sekda Papua adalah pejabat negara yang ditugaskan menjalan ‘roda’ pemerintahan dan mensukseskan pemilihan kepala daerah (Pilkda) serentak 2024 di Papua. Apalagi surat SK perpanjangan kedua pejabat itu telah diperpanjang sehingga tidak mungkin diganti lagi,” katanya.
Ramses mempertanyakan mengapa harus diganti kedua pejabat tersebut, apakah kesalahan mereka yang membuat sehingga posisi itu harus diisi oleh orang lain.
“Kami lihat kepemimpinan kedua pejabat itu cukup berhasil karena saat ini Papua baik-baik saja, tidak ada sesuatu yang besar dapat mempengaruhi kestabilan keamanan, ekonomi dan lain sebagainya. Jadi saya pikir ini semua hanya permainan sekelompok orang yang tidak ingin Papua ini damai,” tegasnya.
Dia memaparkan prestasi Pj Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun dan Pj Sekda Papua Derek Hegemur bisa dilihat dari proses pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) yang berjalan baik, pemilihan umum (Pemilu) berjalan mulus tanpa adanya hambatan apapun.
“Kalau sudah bagus seperti ini, mengapa harus didemo untuk diturunkan, pasti ada aktor intelektual didalamnya yang ada kaitannya dengan politik pada Pilkada serentak 2024. Kami harap stop untuk demo-demo, tetapi marilah fokus untuk membantu pembangunan serta mendukung suksesnya Pilkada serentak di Papua,” ujarnya.(iko)
