SENTANI-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Papua mengharapkan tahapan pelaksanaan Pemiluhan Umum (Pemilu) tahun depan dapat berjalan dengan baik sehingga kondisi keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) wilayah ini tetap terjaga.
Penjabat (Pj) Bupati Jayapura Triwarno Purnomo mengatakan pesta demokrasi akan dimulai pada Februari 2024, namun agenda dan tahapannya sudah mulai dari tahun ini.
“Sesuai jadwal KPU RI, 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023 pencalonan presiden dan wakil presiden, 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 kampanye pemilu, sehingga saya harapkan proses ini berlangsung dengan baik di Kabupaen Jayapura,” katanya, Kamis (31/8).
Menurut Pj bupati, meski intensitas pemilihan presiden dan wakil presiden tidak terlalu berdampak langsung ke Papua khususnya daerah setempat namun masyarakat serta pemerintah wajib menjaga kondisi keamanan untuk tetap stabil.
“Kalau di Papua pemilihan presiden itu biasa tidak seperti di Jawa tetapi pemilihan anggota dewa, kepala daerah yang biasanya tegang, sehingga sebagai kepala daerah wajib saya ingatkan untuk kita semua bukan hanya pemerintah, seluruh masyarakat daerah ini harus sama-sama menjaga kabupaten ini untuk tetap aman,” ujarnya.
Triwarno menjelaskan pemilihan secara serentak sesuai jadwal KPU RI berlangsung pada 14 Februari 2024 dan 15-20 Maret 2024 adalah rekapitulasi hasil perhitungan suara sehingga dukungan semua pihak dibutuhkan untuk menjaga kestabilan wilayah ini.
“Biasanya pada hari pelaksanaan pencoblosan maupun perhitungan suara itu yang dapat menyebabkan gangguan, tetapi saya percaya masyarakat di kabupaten ini sangat dewasa sehingga kekacauan tidak terjadi,” katanya.
Triwarno menambahkan pelaksana pemilu baik itu KPUD dan Bawaslu Kabupaten Jayapura dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada.
“Penyelenggara, peserta, pengawas semua sudah dengan rambu-rambunya, dan bekerjalah dengan baik dan jujur supaya agenda nasional dapat kita amankan dengan baik di sini sehingga tidak ada yang tertunda maupun tidak ada tahapan yang bermasalah,” ujarnya.(iko)
